Sidoarjo - Puluhan warga dari sembilan desa, di antaranya Desa Permisan, Desa Bangunsari, Desa Plumbon, Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, menutup akses pengeboran lumpur Lapindo di Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin.

Salah seorang perwakilan warga Haji Yahya, Kamis, mengatakan, aksi warga tersebut dimaksudkan untuk meminta petugas lapangan di PT Lapindo menghentikan proses pengeboran ekplorasi minyak yang mulai dilakukan di wilayah mereka.

"Kami meminta kepada Lapindo untuk menghentikan proses pengeboran yang sudah dilakukan karena warga khawatir akan terjadi musibah seperti yang terjadi di Sumur Banjar Panji I yang hingga saat ini semburannya tak kunjung berhenti," katanya.

Ia mengemukakan, akibat adanya semburan Lumpur Lapindo itu telah menyebabkan penurunan produksi sawah dan tambak milik warga yang ada di kawasan itu.

"Hal itu karena adanya pencemaran air akibat lumpur Lapindo yang dibuang ke Kali Alo yang selama ini digunakan untuk mengairi sawah dan juga tambak milik warga," katanya.

Selain itu, kondisi air bersih milik warga juga tidak bisa dikonsumsi lagi akibat tercemarnya sumber air.

Dalam edaran yang diberikan juga tertulis kalau sesuai dengan Undang - Undang No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi pasal 33 poin D disebutkan kegiatan usaha minyak dan gas bumi tidak dapat dilaksanakan pada bangunan rumah tinggal atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya kecuali Dengan izin pemerintah persertujuan masyarakat dan perorangan yang berkaitan dengan hal tersebut.

"Oleh karena itu, korban Lapindo menggugat menuntut Lapindo dan pemerintah menghentikan pengeboran di wilayah pemukiman di seluruh Sidoarjo," katanya.

Selain itu, juga meminta supaya dilakukan pengerukan Kali Alo yang mengalami pendangkalan oleh Lumpur Lapindo.

"Selain itu kami juga meminta supaya pembuangan lumpur ke Kali Alo dihentikan serta menyediakan air bersih untuk warga," katanya.

Sementara itu, Dias Raichan selaku perwakilan Lapindo mengatakan, kalau akan mengkaji ulang apa yang menjadi tuntutan warga ini.