Kembali, Warga Demo Tolak Lapindo
Surabaya | Kamis, 26 May 2011
Witanto
RATUSAN warga yang berasal dari delapan desa di tiga kecamatan yakni Jabon, Tanggulangin, dan Porong, Sidoarjo kembali berunjuk rasa di depan kantor Bupati Sidoarjo. Mereka menuntut pemerintah setempat untuk menolak upaya Lapindo Brantas Inc melakukan pengeboran lagi.
Mereka datang ke kantor Bupati dengan menumpang tujuh kendaraan truk yang berangkat dari Masjid Al Abror dan Balai Desa Kalidawir. Sambil membentangkan spanduk yang intinya penolakan Lapindo untuk melakukan pengeboran lagi di Kalidawir.
"Kami ingin wadul (melaporkan) kepada Pak Bupati tentang nasib kita saat ini yang semakin tidak jelas. Kami minta Pak Bupati untuk tidak mengizinkan Lapindo ngebor lagi sebelum tuntutan kita dipenuhi," kata Rohman, ketua RT 2.
Adapun tuntutan warga ini di antaranya adalah menghentikan pengeboran atau pendalaman terhadap sumur di Kalidawir, menghentikan upaya pembuangan lumpur Lapindo ke Sungai Alo yang ada di Jabon, dan pemasangan pipa gas milik Lapindo di Tanggulangin. "Untuk pemasangan pipa gas ini kami menolak karena daerah tersebut rawan terjadi amblesan, sehingga kami khawatir peristiwa ledakan gas di pipa gas dekat semburan pada 2007 terulang lagi," katanya.
Penolakan terkait pemasangan pipa gas jaringan program city gas di Kalidawir ini juga diungkapkan komisi E DPRD Sidoarjo. Anik Maslachan, salah satu anggota komisi E, mengatakan bahwa jaringan pipa gas untuk program city gas di wilayah Kludan, Kecamatan Tanggulangin ini rawan terjadi penurunan tanah. Karena daerah itu masih dalam radius berbahaya dengan semburan lumpur Lapindo yang berjarak sekitar tiga km.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, mengatakan mendukung upaya pemerintah daerah untuk menunda upaya pengeboran gas kembali yang dilakukan Lapindo Brantas. Soekarwo meminta Lapindo menahan diri sambil menyelesaikan ganti rugi yang sudah dijanjikan.
"Sampai saat ini belum ada skema pembayaran ganti rugi yang pasti," katanya.
Lanjut Soekarwo, pemerintah tidak mau penderitaan warga Sidoarjo ini bertambah dengan rencana pengeboran dan pendalaman sumur di Kalidawir yang dikhawatirkan akan memunculkan semburan lumpur serupa di Renokenongo, meski sampai saat ini belum diketahui penyebab terjadinya semburan tersebut.
Izin pengeboran itu memang sudah keluar dari BP Migas, namun izin tersebut belum mencakup pemerintah daerah Jawa Timur maupun pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Karena Pemerintah daerah sampai saat ini menyerahkan sepenuhnya izin pengeboran itu kepada masyarakat.
"Dalam proses pengeboran tidak hanya meminta izin Pemprov Jatim tapi juga masyarakat sekitar. Jika tidak mengizinkan atau keberatan seyogianya dipertimbangkan," katanya.
Sementara Juru Bicara Lapindo Brantas, Diaz Raichan saat dikonfirmasi mengaku khawatir apabila penolakan terhadap rencana pendalaman dan pengeboran sumur di Kalidawir ini akan menggagalkan program pemerintah dalam program city gas. Karena gas untuk program itu disediakan Lapindo dari sumur Kalidawir ini.
"Saya sudah katakan sejak dulu, bahwa izin itu sebenarnya sudah ada. Dan kita sudah lakukan presentasi di depan Bupati Sidoarjo. Mereka pada dasarnya sudah setuju, tapi kalau kondisi seperti ini saya khawatir program pemerintah juga akan gagal. Karena saat ini pasokan gas untuk program city gas yang sudah berjalan sejak Oktober 2010 ini mulai menipis," katanya.
Ditanya terkait pemasangan pipa di jalur rawan amblasan di Kludan Kalidawir, Diaz, mengungkapkan bahwa secara geologi kawasan sekitar jaringan pipa gas bebas amblasan. Sehingga tak akan membahayakan warga. "Aman, tak ada penurunan permukaan tanah," katanya.
http://nasional.jurnas.com/halaman/12/2011-05-26/170986
Mereka datang ke kantor Bupati dengan menumpang tujuh kendaraan truk yang berangkat dari Masjid Al Abror dan Balai Desa Kalidawir. Sambil membentangkan spanduk yang intinya penolakan Lapindo untuk melakukan pengeboran lagi di Kalidawir.
"Kami ingin wadul (melaporkan) kepada Pak Bupati tentang nasib kita saat ini yang semakin tidak jelas. Kami minta Pak Bupati untuk tidak mengizinkan Lapindo ngebor lagi sebelum tuntutan kita dipenuhi," kata Rohman, ketua RT 2.
Adapun tuntutan warga ini di antaranya adalah menghentikan pengeboran atau pendalaman terhadap sumur di Kalidawir, menghentikan upaya pembuangan lumpur Lapindo ke Sungai Alo yang ada di Jabon, dan pemasangan pipa gas milik Lapindo di Tanggulangin. "Untuk pemasangan pipa gas ini kami menolak karena daerah tersebut rawan terjadi amblesan, sehingga kami khawatir peristiwa ledakan gas di pipa gas dekat semburan pada 2007 terulang lagi," katanya.
Penolakan terkait pemasangan pipa gas jaringan program city gas di Kalidawir ini juga diungkapkan komisi E DPRD Sidoarjo. Anik Maslachan, salah satu anggota komisi E, mengatakan bahwa jaringan pipa gas untuk program city gas di wilayah Kludan, Kecamatan Tanggulangin ini rawan terjadi penurunan tanah. Karena daerah itu masih dalam radius berbahaya dengan semburan lumpur Lapindo yang berjarak sekitar tiga km.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, mengatakan mendukung upaya pemerintah daerah untuk menunda upaya pengeboran gas kembali yang dilakukan Lapindo Brantas. Soekarwo meminta Lapindo menahan diri sambil menyelesaikan ganti rugi yang sudah dijanjikan.
"Sampai saat ini belum ada skema pembayaran ganti rugi yang pasti," katanya.
Lanjut Soekarwo, pemerintah tidak mau penderitaan warga Sidoarjo ini bertambah dengan rencana pengeboran dan pendalaman sumur di Kalidawir yang dikhawatirkan akan memunculkan semburan lumpur serupa di Renokenongo, meski sampai saat ini belum diketahui penyebab terjadinya semburan tersebut.
Izin pengeboran itu memang sudah keluar dari BP Migas, namun izin tersebut belum mencakup pemerintah daerah Jawa Timur maupun pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Karena Pemerintah daerah sampai saat ini menyerahkan sepenuhnya izin pengeboran itu kepada masyarakat.
"Dalam proses pengeboran tidak hanya meminta izin Pemprov Jatim tapi juga masyarakat sekitar. Jika tidak mengizinkan atau keberatan seyogianya dipertimbangkan," katanya.
Sementara Juru Bicara Lapindo Brantas, Diaz Raichan saat dikonfirmasi mengaku khawatir apabila penolakan terhadap rencana pendalaman dan pengeboran sumur di Kalidawir ini akan menggagalkan program pemerintah dalam program city gas. Karena gas untuk program itu disediakan Lapindo dari sumur Kalidawir ini.
"Saya sudah katakan sejak dulu, bahwa izin itu sebenarnya sudah ada. Dan kita sudah lakukan presentasi di depan Bupati Sidoarjo. Mereka pada dasarnya sudah setuju, tapi kalau kondisi seperti ini saya khawatir program pemerintah juga akan gagal. Karena saat ini pasokan gas untuk program city gas yang sudah berjalan sejak Oktober 2010 ini mulai menipis," katanya.
Ditanya terkait pemasangan pipa di jalur rawan amblasan di Kludan Kalidawir, Diaz, mengungkapkan bahwa secara geologi kawasan sekitar jaringan pipa gas bebas amblasan. Sehingga tak akan membahayakan warga. "Aman, tak ada penurunan permukaan tanah," katanya.
http://nasional.jurnas.com/halaman/12/2011-05-26/170986
Tidak ada komentar:
Posting Komentar